Sumenep – Dugaan praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan publik. Seorang aktivis kepulauan bernama Johari disebut berhasil membongkar dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi yang melibatkan salah satu APMS di wilayah Kecamatan Sapeken.
Laporan yang disampaikan Johari kini telah masuk ke jajaran pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional. Informasi yang dihimpun menyebutkan, laporan tersebut diterima langsung oleh Executive General Manager Regional Patra Niaga, Vivie, yang memastikan adanya langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi.
Dalam keterangannya melalui sambungan telepon pada Jumat (15/5/2026), pihak Pertamina menegaskan bahwa dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi tidak akan ditoleransi.
“Kami akan mengambil tindakan tegas sesuai bentuk pelanggaran yang ditemukan. Koordinasi juga akan dilakukan bersama aparat penegak hukum dan BPH Migas,” ujar Vivie.
Langkah ini membuka peluang adanya sanksi berat terhadap APMS yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk kemungkinan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
Namun, di balik mencuatnya kasus tersebut, muncul polemik baru terkait respons aparat di tingkat lokal. Johari mengaku kecewa karena laporannya mengenai dugaan penimbunan BBM subsidi sempat tidak mendapat tindak lanjut dari oknum aparat di Polsek Sapeken.
Menurut Johari, oknum Kanit Intel dan Kanit Reskrim disebut menyatakan bahwa persoalan BBM subsidi merupakan ranah Pertamina dan bukan pelanggaran hukum yang harus ditangani kepolisian.
Pernyataan itu memicu kritik keras dari Johari yang menilai aparat seharusnya mendukung pengawasan distribusi subsidi pemerintah, bukan justru terkesan menutup ruang laporan masyarakat.
“Sejak kapan anggota Polsek berubah fungsi menjadi juru bicara APMS?” tegas Johari.
Tak berhenti di situ, persoalan tersebut kini berkembang ke ranah internal kepolisian. Johari dikabarkan telah melaporkan kedua oknum aparat tersebut ke Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Timur karena dinilai tidak profesional dalam menyikapi laporan masyarakat.
Kasus ini pun menjadi perhatian warga kepulauan Sapeken. Masyarakat kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum dan Pertamina dalam menindak dugaan mafia BBM subsidi yang selama ini meresahkan warga.
Publik berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih, mengingat BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang harus dijaga distribusinya agar tepat sasaran.
(red).
